DIDUGA KORUPSI DINAS PUPR TULUNGAGUNG - KEJARI TUNGGU HASIL TEAM AHLI DARI MALANG

DIDUGA KORUPSI DINAS PUPR TULUNGAGUNG - KEJARI TUNGGU HASIL TEAM AHLI DARI MALANG

 MOTOMIDEO TULUNGAGUNG NEWS. Kejaksaan Negeri Tulungagung (Kejari) mendalami dugaan korupsi dengan modus operandi kelebihan bayar di Dinas PUPR Tulungagung sejak awal Januari 2021. Meski telah meningkatkan status kasusnya menjadi penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. 

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Radityo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil uji spesifikasi yang dilakukan oleh tim ahli dari malang.

"Perkembangan terbarunya kita masih menunggu hasil dari tim ahli dari Malang," ujar Agung saat dikonfirmasi pada Kamis (03/06).

Pemeriksaan spesifikasi jalan dilakukan di empat titik yang diduga menjadi obyek korupsi. Spesifikasi di lapangan yang ditemukan akan disesuaikan dengan rencana sesuai dengan kontrak yang ada.

Agung menyebut, empat titik jalan tersebut adalah, jalan Jeli-Picisan, Sendang-Penampihan, Boyolangu-Campurdarat, dan Tenggong-Purwodadi yang masuk dalam pengerjaan proyek tahun 2018

"Semuanya proyek tahun 2018, nanti akan dicocok kan keadaan di lapangan dan rencananya seperti apa,"jelasnya.

Selanjutnya setelah hasil dari keterangan tim ahli keluar, kemudian pihak kejaksaan bakal mengandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan kerugian negara, untuk proses hukum selanjutnya.

"Dari situ akan kelihatan kelebihan bayarnya berapa banyak yang merugikan keuangan negara," jelasnya.

Agung mengungkapkan, dugaan korupsi ini bermula dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2019 atas kinerja Pemkab Tulungagung di tahun sebelumnya.

Hasil audit ditemukan kelebihan bayar untuk 4 ruas jalan tersebut, gambaran umumnya Dinas PUPR memberikan bayaran yang lebih dari seharusnya, mengingat pengerjaan jalan di 4 titik tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.

Usai BPK merilis kelebihan bayar tersebut, seharusnya ada waktu 60 hari bagi pengembang untuk memberikan sanggahan namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh pengembang hingga kasus ini diproses oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung.

"Pengembalian uang sebenarnya tidak menghapus tindak pidananya. Namun akan menjadi pertimbangan pasal maupun putusan hakim kelak," tegas Agung.

Pihaknya mengakui, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan korupsi ini, mulai dari pengembang hingga ASN di DInas PUPR Tulungagung.

0 Komentar